Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Badan Pengelola Geopark Nasional (BPGN) Natuna dan Tim Pengabdian Masyarakat dari Departemen Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran Institut Teknologi Bandung (DPMK ITB) melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT)/Focus Group Discussion (FGD) terkait pengembangan Geopark Natuna sebagai bagian dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang familier disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 sekaligus persiapan menuju UNESCO Global Geopark. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Natuna, di Bukit Arai Selasa (23/6/2026) pagi.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida Kabupaten Natuna sekaligus Wakil Ketua 1 BPGN Natuna, Moestofa Albakry, serta dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Natuna, pengurus Badan Pengelola Geopark Nasional (BPGN) Natuna, akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan Geopark Natuna.
FGD ini merupakan bagian dari kegiatan Pengabdian Masyarakat ITB yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Natuna dengan mengusung tema “Pengembangan dan Sosialisasi Website Monitoring dan Evaluasi Indikator Capaian Pembangunan Daerah di Wilayah Terluar menuju SDGs 2030 (Kasus: Kabupaten Natuna)”. Agenda utama diskusi berfokus pada Pemetaan Strategi Pengelolaan Geopark Natuna untuk Pencapaian SDGs 2030 dan Kesiapan Menuju Global Geopark.
Dalam arahannya, Wakil Ketua 1 BPGN Natuna, Moestofa Albakry, menyampaikan bahwa Geopark Natuna memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek konservasi geologi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, penguatan budaya lokal, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat.
“Geopark Natuna merupakan aset strategis daerah yang harus dikelola secara terintegrasi. Melalui kolaborasi bersama akademisi, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, kita berharap dapat menyusun langkah-langkah konkret dalam memperkuat pengelolaan geopark agar sejalan dengan target SDGs 2030 sekaligus mendukung upaya Natuna menuju pengakuan Geopark Global,” ujar Moestofa Albakry.
Diskusi berlangsung secara interaktif dengan membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan tata kelola kelembagaan geopark, pengembangan promosi dan digitalisasi informasi geosite, pemberdayaan masyarakat di kawasan geosite, pelestarian budaya lokal, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem monitoring dan evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Natuna.
Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unsur masyarakat, di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pusat Statistik, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Natuna, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Yayasan Mantau Kekah Natunae, serta Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir (LPSDP).
Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan Geopark Natuna yang berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Natuna.
